PNS DAN POLITIK

Sayangnya pada saat yang lalu sebelum menjadi PNS seperti sekarang, belum pernah merasakan bagaimana Golongan Karya menguasai seluruh komponen Pemerintah ini menjadi lumbung suara dan garda depan pemenangan Pemilu mereka . Sehingga tidak merasakan bagaiman tekanan Atasan jika punya aspirasi lain selain Golongan Karya.

Sayangnya saya nggak ngerti peraturan mana yang melarang PNS terlibat menjadi anggota ataupun pengurus partai politik tapi dasarnya memang ada dan sayangnya saya memang tidak begitu tertarik dengan hal – hal yang berbau politik. PNS harus berikap netral. Dan tidak boleh .

Padahal keikut sertaan PNS menjadi Anggota ataupun pengurus parpol kan hak mereka . sebagai mahluk individu bukan karena mereka adalah PNS.. Toh hanya aspirasi sebagai individu. Inilah kelemahan masyarakat kita. Tidak bisa membedakan mana hak individu dan mana sebagai pekerja dan mahluk social. Jelas hal yang ditakutkan adalah adanya intimidasi terhadap PNS ataupun TNI ataupun Polri dan semua unsur – unsur pemerintah jika diperbolehkan secara legal menjadi anggota Parpol dan pengurusnya.

Ah sayangnya lagi aku gak tertarik dipolitik dan akhirnya punya alasan tidak terlibat. Karena seumur pernah memilih tidak ada perubahan signifikan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, entah itu infrastruktur atau perubahan pembangunan. Apatis?? Ga lah.. coba lihat perkembangan wilayah samarinda seberang. Memang perumahan banyak di bangun oleh developer. Tapi untuk siapa rumah – rumah itu dibangun?? Ya untuk golongan atas lah. Sarana ibadah? Toh tetap masyarakat yang berswadaya membangun sarana ibadah. Apalagi jalan – jalan.. tetap becek dan berlubang sama seperti 30 tahun waktu aku dilahirkan ditempat ini.

Perubahan memang ada jangan hanya mengkritisi. Tapi tetap ini tidak merata Tentunya pemerintah punya rencana lain tapi kenyataan dilapangan lebih banyak masyarakat yang melakukannya atas dasar swadaya dan swadana sendiri( Aplaus dunks). Entah itu perbaikan gang ataupun sarana – sarana lainnya.

So sebenarnya apa yang sering didengung2kan oleh pemkot dalam rangka sosialisasi, masalahnya hampir 31 tahun menetap dan tinggal di tempat sekarang yang namanya Walikota atau gubernur cuma numpang lewat.. atau sekedar silaturahmi atau apalah namanya..

Nah Lho apa hubungannya lagi nee dengan PNS dan Politik..

Oh PP ( peraturan Pemerintah maksudna).. Biar ada peraturan siapa sih yang tau kalo PNS punya kartu Tanda Anggota Partai politik,,, Taukah Pemerintah tetap Ada PNS yang jadi Tim Sukses para Calon Gubernur…. Sepertinya ga usahlah di Perdebatkan PNS , TNI ataupun siapapun untuk terlibat Politik. Toh dalam UUD ’45 kan ada tuh pasal yang berbunyi “ Setiap warga Negara mempunya hakuntuk berserikat dan berkumpul”( ya kah??) dan gak ada tuh yang yang mengamandem PNS ga boleh Ikut… Tinggal manusianya laa. Sebenarnya sih tinggal pimpinan PNSnya moso Kalo Anak Buahnya ga milih dia langsung di pecat trz di pindah ke tempat laen.. ah aya – aya Wae,,

ah terserah deh.. udah hujan.. becek.. ga ada ojek cape deh…